TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah Agung Danarto menanggapi kabar adanya survei yang dibuat terkait dengan penarikan dana dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk. untuk pendirian Bank Syariah Muhammadiyah.
Agung memastikan bahwa PP Muhammadiyah tidak mengadakan dan tidak menugaskan majelis, lembaga, atau individu manapun untuk mengadakan survei pendirian Bank Syariah Muhammadiyah.
"PP muhammadiyah tidak ada mengadakan survei terkait dengan pendirian Bank Syariah Muhammadiyah," kata Agung seperti dikutip dari postingan di akun Instagram @tvmuhammadiyah, Senin, 28 Desember 2020.
Pernyataan Agung merespons pemberitaan soal Anggota Tim 20 Inisiator Bank Syariah Muhammadiyah yang mengklaim bahwa sebagian besar warga Muhammadiyah meminta pembentukan bank syariah. Sebanyak 90 persen dari partisipan disebutkan dengan tegas meminta kepada PP Muhammadiyah dalam Muktamar yang ke-48 di Solo Jawa Tengah merekomendasikan Bank Syariah Muhammadiyah.
Lebih jauh Agung menegaskan pandangan Muhammdiyah terkait merger bank syariah milik BUMN masih sama seperti yang disampaikan dalam konferensi pers pada Selasa pekan lalu. Saat itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah kantor Yogyakarta Haedar Nashir menyampaikan sejumlah tuntutan resmi.
Haedar pada pekan lalu menyoroti soal transparansi dan akuntabilitas terkait dengan perkembangan mega merger anak usaha syariah bank BUMN. "Dalam waktu dekat, Pimpinan Pusat Muhammadiyah akan menerbitkan petunjuk teknis yang terkait dengan dana amal usaha dan Persyarikatan yang disimpan di tiga bank syariah pemerintah dan penempatan dana setelah BSI mulai beroperasi," katanya dalam konferensi pers PP Muhammadiyah, Selasa, 22 Desember 2020.
